.

.
.

13 Mei 2010

EVALUASI HAJI1430 H. Komisi VIII Undang KPK dan BPK Pertanyakan 48 Temuan Indikasi Korupsi dan In efisiensi



Jakarta - Komisi VIII DPR RI bakal mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menindaklanjuti adanya 48 indikasi korupsi dan inefisiensi dalam pelaksanaan Ibadah Haji 1430 H guna meminta keterangan lebih lanjut.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding di DPR, Selasa (11/05) kemarin juga menuturkan akan segera memanggil Kementerian Agama untuk meminta pertanggungjawaban atas temuan KPK tersebut.

“Komisi VIII juga akan memanggil Kementerian Agama untuk mempertanggungjawabkan temuan KPK tersebut.” Tutur Karding.

Komisi VIII yang membidangi keagamaan itu, kata Karding polisi PKB harus semakin hati-hati dalam mengkaji biaya penyelenggaraan ibadah Haji 2010. Tingkat pengawasan terhadap penyelenggaraan Haji akan diperketat agar jamaah mendapat pelayanan yang optimal.

“Panitia BPIH akan menutup celah pemborosan dan menghitung ulang biaya penyelenggaraan ibadah haji,” tegas Karding.

Perlu diketahui, KPK menemukan 48 titik lemah penyelenggaran haji 1430 H berdasarkan kajian per Januari 2009 hingga Maret 2010 yang di indikasikan korupsi dan inefisiensi.

(sumber : Koran Rakyat Merdeka, edisi Rabu, 12/05)