29 Oktober 2014

STANDAR GAJI BURUH MENJADI PERHATIAN FPKB DPRD JATENG



Semarang, Persoalan perburuhan bukan hanya soal memperjuangkan pengupahan yang layak. Tapi juga soal standart gaji dalam struktur gaji dalam perusahaan bagi buruh yang bekerja lebih dari satu tahun.

‘’Soal pengupahan itu persoalan klasik setiap tahun tapi hal yang tak kalah penting adalah struktur gaji buruh di perusahaan bagi yang bekerja lebih dari satu tahun,’’kata Plt Kepala Dinas Nakertranspendukcapil Jateng, dalam acara Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DRPD Provinsi Jateng, “Situasi dan Problemantika Perburuhan” di Ruang FKB Lantai 4 Gedung Berlian, Rabu (29/10).

28 Oktober 2014

WEJANGAN KYAI UNTUK MENPORA DARI PKB


Bangkalan, Imam Nahrawi dinilai menyandang beban berat. Menteri Pemuda dan Olahraga itu bisa terjerumus dalam kubangan korupsi jika tidak mampu mengemban amanat rakyat dengan baik.

Guru spritual Imam Nahrawi, KH Faisol Anwar, berpesan kepada Nahrawi agar menjalankan tugas dengan kehati-hatian.

"Saya berpesan pada Nahrawi (Imam Nahrawi) jangan meniru jejak Menpora sebelumnya (Andi Mallarangeng tersangka korupsi proyek Hambalang) dan jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang tidak baik," kata KH Faisol Anwar, Selasa (28/10/2014).

Melihat panasnya hubungan politik antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih, kekhawatiran itu pantas muncul.




Jakarta- Usai dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT dan Trans) Marwan Jafar langsung tancap gas.


Siang tadi, Marwan dan jajaran eselon I dan II menggelar rapat untuk mempercepat kinerja kementerian. "Kita bentuk tim task force untuk segera menyelesaikan merger antara PDT dan transmigrasi," ujar Marwan, Selasa (28/10/2014).


Seperti diketahui, Kementerian Desa merupakan gabungan antara kementerian PDT dan Direktorat Transmigrasi yang awalnya menjadi bagian dari Kementerian Tenaga Kerja. "Total ada delapan eselon I yang harus dikoordinasikan tugas dan tanggung jawab sesuai nomenklatur baru kementerian ini," ujar Marwan.