21 Februari 2015

Ketum DPP PKB Targetkan Menjadi Pemenang Kedua Pada Pemilu 2019



Mataram - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menargetkan partai yang dipimpinnya bisa menjadi pemenang kedua pada Pemilu 2019.

"Ini komitmen kita bahwa PKB harus bisa menjadi nomor dua secara nasional di Pemilu 2019. Kalau tidak nomor dua, ya nomor satu," kata Muhaimin Iskandar pada acara rapat kerja Fraksi PKB DPR RI yang dihadiri ribuan kader dan tokoh PKB di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/2).

Menurut Ketum, untuk bisa mewujudkan target itu, seluruh kader, baik yang kini duduk di legislatif dari DPR hingga DPRD, para menteri, pengurus dari DPP hingga PAC di daerah harus terjun memberikan sumbangsih pikiran dan pengabdian selama 24 jam kepada masyarakat.

"Kalau ini sudah kita lakukan, maka masyarakat akan melihat lalu memberikan dukungannya kepada PKB," serunya.

Selain kader, beliau  juga meminta dan berpesan kepada para menteri asal PKB yang kini duduk di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memperbanyak program yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh daerah.

17 Februari 2015

Hasil Pembahasan Tentang Perubahan dalam Pilkada

Revisi UU tentang Pilkada akhirnya disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/2). Perubahan yang disepakati dalam UU Pilkada, yakni penyelenggara Pilkada adalah KPU, tak ada lagi perdebatan soal rezim pemilu atau rezim Pemda yang berimplikasi pada penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan Pilkada tak lagi menjadi 17 bulan melainkan menjadi tujuh bulan. Semua juga sepakat untuk menghapus uji publik. Uji integritas dan kapasitas dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, lewat tahap sosialisasi.

Untuk calon independen, ada tahap sosialisasi yang dilakukan calon yang bersangkutan. Syarat calon kepala daerah berpendidikan minimal SMA sederajat. Usia minimal untuk calon gubernur adalah 30 tahun, dan calon walikota/ bupati adalah 25 tahun.

Syarat calon kepala daerah juga tidak menjadi terpidana selama lima tahun. Syarat dukungan untuk calon independen dinaikkan sebesar 3,5 persen dari jumlah penduduk, alias dari yang semula minimal 3 persen dari jumlah penduduk menjadi 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk.

Pilkada juga disepakati akan dilaksanakan sepaket antara calon kepala daerah dengan wakilnya. Pilkada juga disepakati satu putaran dengan ambang batas kemenangan nol persen. Sengketa Pilkada akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

15 Februari 2015

Kyai Rusydi dan Gus Nung Terpilih Sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz PKB Jepara


Jepara,  KH.Muhammad Rusydi dan KH. Nurudin Amin  terpilih secara aklamasi  dalam forum Musyawarah Cabang (Muscab) PKB kabupaten Jepara  sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz masa bakti  Periode 2015-2020.

Kyai Rusydi merupakan alumnus Pondok Pesantren Al fadlu Wal Fadilah Kaliwungu Kendal, Jabatan terakhir beliau adalah Ketua Dewan Syuro DPAC PKB Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

KH. Nurudin Amin atau yang akrab disapa Gus Nung  adalah mantan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Jepara dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasyim As’ary Bangsri.

Acara yang diselenggarakan pada Minggu (15/02) bertempat di kantor DPC PKB Kabupaten Jepara diahdiri seluruh jajaran pengurus DPAC PKB se Kabupaten Jepara.

Hadir pula dalam kesemptan tersebut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat DPP PKB Ali Ansori, M.Si  dan H. Fathan Subhi anggota DRRI dari FPKB Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 (Jepara Kudus dan Demak).